Gubernur Sumsel Mediasi Sengketa Antara PT BAU dan Warga Desa Ulak admin

0

Urban ID - Warga Desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat meminta pertolongan Gubernur Sumsel untuk menagih janji kompensasi dari Perusahaan PT. Bara Alam Utama (BAU) yang telah mengeksploitasi hutan adat Desa Ulak Pandan untuk mengambil hasil alam Batu Bara.
Kepala Desa Ulak Pandan Susiawan Rama di wakili Sekertaris Desa Evan Yusuf mengatakan jika sebanyak 32 orang perangkat desa yang di ketuai Kades Ulak Pandan sengaja datang ke kantor Gubernur guna memminta bantuan agar Gubernur dapat memberika pertolongan penagihan janji perusahaan BAU yeng mengeksploitasi tanah adat mereka.
“Syukur Pemerintah Provinsi Sumsel dapat memfasilitasi kami dan bertemu dengan pihak perusahaan untuk penagihan janji ini. Kami Meminta bantuan ini dikarenakan dalam penyelesaian sengketa pada awalannya sudah ada kesepakatan di desa, tetapi ada pengingkaran janji oleh PT bara alam utama dengan alasan terkendala dengan aturan-aturan mereka sendiri,” terang Yusuf saat di Jumpai di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat Malam (21/2).
Lanjut dia, dari hasil rapat tersebut pihaknya meminta 3 kompensasi dengan harapan pihak perusahaan dapat membayar atau melaksanakan 3 kompensasi yang di pinta warga desa Ulak Pandan.
“Hasil hari ini semua pihak sepakat bahwa perusahaan akan memberikan 3 Kompensasi yang kami minta,” jelasnya.
3 Kompensasi itu berupa pembugaran makam leluhur desa Ulak Pandan yang telah rusak dan letaknya berada di Hutan Adat. Kedua pembangunan fasilitas umum puskesmas rumah thafihz dan pengerasan jalan bukit selero yang dalam kesepakatan sebelum ramadhan akan dilakukan peletakan batu pertama oleh gubernur Sumsel dan Bupati Lahat. Ketiga uang kompensasi sebesar 10 M.
“Untuk uang Kompensasi masih akan dikaji lagi karena kami minta tunai namun dari pihak perusahaan ada mekanisme perusahaan, jadi tidak ada titik temu dan permasalahan ini diserahkan ke Pemprov Sumsel bagaimana keputusannya nanti. Semua pihak di libatkan Baik Pemprov Sumsel ataupun Kabupaten Lahat, jangan sampai permasalahan ini memunculkan permasalahan berikutnya,” kata Yusuf. Sementara itu, Gubernur Sumsel H. Herman Deru memimpin langsung rapat fasilitasi sengketa lingkungan antara masyarakat dengan PT. Bara Alam Utama (BAU) di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, Kab Lahat.
Pada rapat yang berlangsung hingga 3 jam lebih itu. Herman Deru mengatakan bahwa sengketa tersebut merupakan permasalahan kompensasi terkait Iahan perusahaan PT. BAU seluas 128 Ha yang berada di tiga desa yaitu Desa Lebak Budi, Desa Negeri Agung dan Desa Ulak Pandan di Kabupaten Lahat.
“Kalau kita dengarkan penjelasan satu persatu bahwa semua pihak punya peran sehingga pertemuan ini terjadi. Saya ingin ada kesepakatan bahwa yang utama tidak boleh ada konflik apalagi yang mengarah kepada tindakan anatkis,” tegas Gubernur.
Mengenai penyelesaian permasalahan kompensasi itu, Gubernur Herman Deru menugaskan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel bersama Kepala Bidang Hukum Setda Kabupaten Lahat untuk melakukan pembahasan bersama aspek hukum dari mekanisme pemberian kompensasi oleh PT. BAU kepada tiga desa tersebut.
Herman Deru menegaskan bahwa dia bersama bupati lahat akan ikut mengawal permasalahan ini sampai selesai.
“Kompensasi suatu perusahaan kepada masyarakat tentu bisa berupa program pembangunan fisik yang dapat memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat setempat,” pungkasnya.
(Ab) Editor : Aab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here