Sebanyak 60 orang pengurus Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) cabang Sumatra Selatan periode 2019-2022 dilantik di Hotel Novotel, Selasa (18/2).
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Birendrajana memimpin HATHI periode 2019-2022 menggantikan Suparji.
Dalam sambutannya, Birendrajana mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah daerah memberikan masukan tentang pengelolaan sumber daya air, pengembangan irigasi, dan pengendalian banjir di Sumsel.
“Di kepengurusan HATHI ini juga terdiri dari akademisi, konsultan, mitra kerja yang siap memberikan masukkan kepada pemerintah daerah tentang pengelolaan sumber daya air, pengembangan irigasi. dan pengendalian banjir di Sumsel,” kata Birendrajana.
Menurutnya, saat ini pemerintah pusat dan daerah sudah membangun infrastruktur dalam penanganan banjir yang kerap melanda Sumsel.
“Kita ada beberapa infrastruktur yang telah dibangun seperti pompanisasi sungai bendung, bendungan tiga dihaji di OKU Selatan yang ditargetkan selesai tahun 2023,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, HATHI juga mempunyai program di tahun 2020 yakni pertemuan dengan para ilmiah di Sumsel.
“Pertemuan dengan para ilmiah ini masih akan terus dikoordinasi dengan pusat apa temanya dimana tempatnya persisnya di Sumsel itu masih kita kaji,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Yohanes Taruan mengatakan HATHI salah satu organisasi profesi yang harus mengambil peran dalam pembangunan yang dalam pengelolaan sumber daya air di Sumsel.
Menurutnya, untuk menjamin kesertidaan air diperlukan usaha pengelolaan air secara konsisten melalui kerja sama para pelaku kepentingan untuk menyamakan pemikiran.
“HATHI juga harus berkomitmen dengan membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air baik itu dalam persoalan banjir, kekeringan dan pencemaran kualitas air saat kemarau, dan mencari solusi yang tepat dalam menghadapi perubahan iklim global,” katanya.
Adanya permasalahan tersebut, lanjut Yohanes, diperlukan kesadaran dan kepedulian masyarakat bersama dari seluruh komponen, pemerintah swasta‚ perguruan tinggi, asosiasi profesi untuk melestarikan sumber daya air baik secara sipil teknis maupun vegetatif.
“Periu kesepakatan bersama untuk berbagi peran dalam pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu saling membantu saling mendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air,” pungkasnya.
