Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dituntut lebih inovatif dalam merancang program kerja
Hal ini dikemukakan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah -Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang, Harrey Hadi.
Dia mengatakan, masih ada OPD yang semata mengandalkan atau tergantung pada APBD dalam melaksanakan program kerja.
“Semua OPD jangan berharap dari APBD. Apalagi di tengah pandemi saat ini, pendapatan daerah akan bertambah sulit. Siasatnya, setiap OPD harus menyusun program kerja untuk menarik dana APBN maupun dana pihak ketiga,” ujar Harrey, dalam rapat membahas prioritas program kerja 2022, Senin (23/8/2021) di kantornya.
Dalam pembahasan prioritas program kerja, Harrey menerangkan, harus sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Palembang.
Kemudian harus mengacu pada arah kebijakan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Yang terpenting yaitu tidak mengandalkan APBD. Artinya, setiap OPD harus mengejar agar program kerja tersebut mendapatkan dana dari APBN dengan berkoordinasi dengan kementerian,” ujar Harrey..
Is menyebutkan, saat ini ada beberapa program yang masih menjadi prioritas di tahun depan dengan mengandalkan APBN
Yaitu, pembangunan fly over simpang Sekip, pembangunan underpass Sudirman.
Lalu melanjutkan program restorasi Sekanak Lambidaro, pembangunan turap Sungai Musi dan beberapa program lainnya.
Selain itu, OPD juga dapat membuat program baru untuk menunjang Program Strategis Nasional (PSN), seperti Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung.
Menurut Harrey, memang ada PSN yang tidak berkaitan langsung dengan Kota Palembang.
Tapi, setidaknya program yang diusulkan mampu mensupport PSN tersebut, seperti apa saja yang harus dilakukan dan kemudian nantinya dapat diusulkan.
Selain itu, LRT. Menurut Harrey, OPD juga dapat mengembangkannya, seperti perluasan koridor serta feeder-feeder LRT di Palembang.
“Banyak PSN yang dapat dikembangkan di Kota Palembang untuk menarik APBN ini. Jadi OPD Palembang harus inovatif.”
