Penerimaan pajak benar-benar digeber, tak hanya Pajak Bumi dan Bangunan yang mengalami kenaikan juga makan nasi bungkus pun ada pajaknya. Bahkan, untuk memaksimalkan pendapatan daerah pun Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang memasang alat pemantau pajak online (e-tax ) di rumah makan di Palembang.
Kepala BPPD Kota Palembang, Sulaiman Amin mengatakan, per hari ini jika kasir di rumah makan tidak menggunakan alat ini dalam proses transaksi pembayaran maka akan langsung dikenakan surat peringatan (SP) pertama. BPPD tak segan segan untuk mencabut izin dan sudah menyiapkan alat segel untuk menyegel tempat yang tak memugut pajak.
“Alat sudah kita pasang dan kita online-kan kalau masih ada rumah makan tak menggunakan alat ini SP 1 langsung kita berikan,” kata dia.
BPPD meski hari libur kerja tim terus melakukan pemasangan alat e tax. Sekaligus mengecek apakah alat yang sudah dipasang digunakan atau tidak. Rombongan terbagi beberapa tim untuk menjangkau tempat rumah makan dan restoran. Jika ada kasir yang belum paham dengan alat tersebut operator langsung membantu menjelaskan kendala yang ada.
Selain itu, BPPD juga resmi memasang stiker bagi rumah makan dan restoran yang melayani makanan dibungkus atau take away juga dikenakan pajak. Sulaiman mengatakan, selama satu pekan UPTD BPPD akan stand by di rumah makan dan restoran yang sudah dipasang e-tax.
Pegawai tersebut kata dia, memantau mengawasi penggunaan alat e-tax tersebut. Seminggu pegawai stand by kan di rumah makan dan restoran yang sudah dipasang e tax. Bagi restoran dan rumah makan yang menolak pemasangan e-tax maka pihaknya akan mencabut izin atau menyegel tempat tersebut. “Seminggu pegawai kita stand by kan di rumah makan dan restoran yang sudah kita pasang e tax,” katanya.
Menurutnya bagi restoran dan rumah makan yang menolak pemasangan e-tax maka pihaknya akan mencabut izin atau menyegel tempat tersebut. Pendapatan mereka setiap hari kita tau data kongkrit nya jadi nominal pajak yang kita terima valid,” kata dia.
Selain rumah makan, kedepan pihaknya akan juga menyasar tempat tempat yang menyediakan penjualan pempek. Menurut Sulaiman, untuk pembelian pempek yang dipaket atau dibungkus akan dikenakan pajak.
Sebab pajak dari sektor pempek sangat besar. Hanya saja selama ini belum digarap secara maksimal. Selama ini hanya makan ditempat yang dilaporkan. Tapi makanan yang dibungkus tidak. Sekarang rumah makan dan pempek kita kenakan pajak. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang tahun 2002 tentang pajak restoran ditetapkan besaran pajak restoran 10 persen
