PALEMBANG — Kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Palembang mulai menimbulkan persoalan baru bagi sebagian orangtua siswa. Selain harus memastikan anak tetap mengikuti pembelajaran, orangtua yang bekerja juga harus membagi waktu untuk mendampingi aktivitas belajar dari rumah.
Kondisi tersebut membuat sejumlah wali murid berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai kapan pembelajaran tatap muka (PTM) kembali diberlakukan.
Yuliani, salah satu orangtua siswa sekolah dasar di kawasan Jakabaring, Palembang, mengatakan PJJ memang memberikan rasa aman bagi anak di tengah kondisi kabut asap. Namun, penerapannya cukup menyulitkan keluarga yang kedua orangtuanya harus bekerja.
“Sebenarnya ada dua sisi PJJ ini, dari sisi kesehatan baik karena anak bisa terjaga dari kabut asap. Tapi dari sisi pembelajaran jadi tidak efektif. Apalagi kami yang bekerja ini, repotnya jadi double. Kira-kira sampai kapan ya?” ujar Yuliani, Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, orangtua tidak hanya perlu memastikan anak mengikuti kelas daring, tetapi juga membantu ketika terdapat tugas atau materi yang membutuhkan pendampingan. Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga yang tetap harus menjalankan aktivitas pekerjaan.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Palembang belum dapat memastikan kapan sekolah kembali menggelar pembelajaran tatap muka. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan keputusan tersebut akan sangat bergantung pada perkembangan kualitas udara.
“Jadi untuk tatap muka, setop PJJ tergantung angka ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara). Saat ini belum baik-baik saja,” jelasnya.
Dewa menegaskan PJJ tidak diberlakukan tanpa batas waktu. Pemkot Palembang akan terus memantau kondisi udara serta mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan perkembangan di lapangan.
Pemantauan dilakukan secara berkala untuk melihat apakah kondisi sudah cukup aman bagi siswa dan tenaga pendidik untuk kembali beraktivitas di sekolah.
“Jadi bukan berarti PJJ ini akan terus dilakukan tanpa evaluasi. Kita akan melihat perkembangan setiap hari,” kata dia.
Menurut Dewa, pemerintah harus berhati-hati sebelum memutuskan membuka kembali sekolah. Kondisi udara yang belum sepenuhnya membaik dinilai masih memiliki risiko terhadap kesehatan siswa.
Selain kualitas udara yang tercermin melalui ISPU, perkembangan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah.
“Prinsip kita sederhana, keselamatan anak-anak nomor satu. Kita akan terus pantau ISPU dan ISPA. Kalau keduanya sudah menunjukkan kondisi yang stabil dan aman, baru kita evaluasi untuk kembali ke pembelajaran tatap muka,” katanya.
