Palembang — Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, membuka kegiatan distribusi blangko verifikasi dan validasi data kendaraan bermotor di Kota Palembang, yang digelar di Ruang Rapat Parameswara, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah percepatan dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan.
Program validasi dan pendataan kendaraan bermotor ini merupakan kerjasama dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan yang menyasar seluruh kabupaten/kota, termasuk Palembang. Kegiatan tersebut turut melibatkan camat dan lurah se-Kota Palembang sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan.
Ratu Dewa menegaskan bahwa upaya peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah.
“Ini penting bagi kita. Pekerjaan ini bukan kerja sektoral, tetapi membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari kita semua,” ujar Ratu Dewa.
Ia mengungkapkan, jumlah kendaraan di Kota Palembang mencapai sekitar 1,7 juta unit. Namun, tingkat kepatuhan pembayaran pajaknya dinilai masih belum optimal.
“Kita butuh percepatan. Karena itu, validasi dan pendataan ini harus kita dukung bersama,” katanya.
Ratu Dewa juga menekankan pentingnya peran aparatur wilayah dalam menyukseskan program tersebut, sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat.
“Kita harus menjadi teladan. Bapenda harus giat, tetapi tidak bisa bekerja sendiri. Camat dan lurah harus ikut membantu,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan pendataan ditargetkan berlangsung hingga 31 Mei 2026 dan perlu disertai evaluasi berkala.
“Harus ada evaluasi, mari kita bekerja bersama-sama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, Achmad Rizwan, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan melalui data yang lebih akurat.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap dapat meningkatkan pendapatan daerah secara bersama-sama. Potensi yang ada harus digali dengan data riil yang valid,” kata Rizwan.
Ia juga menambahkan bahwa optimalisasi pendapatan daerah menjadi kunci kemandirian fiskal pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Dengan data yang akurat, pemerintah daerah di Sumatera Selatan dapat lebih mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat,” katanya.
