Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kota Palembang sudah menyiapkan dana senilai Rp6 miliar untuk pembebasan lahan tahap kedua.
“Kita siap untuk pembebasan lahan, tahap satu sudah. Tahap kedua sudah disiapkan Rp6 miliar, kita lihat dalam 3 minggu ke depan,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, Ahmad Bastari Yusak, Sabtu (11/9/2021).
Sementara itu, Kepala BBPJN Wilayah V Kiagus Syaiful Anwar, mengatakan, awalnya kontrak akan dilaksanakan pada 2022, tetapi provinsi memastikan jika lahan sudah clear dan sudah bisa lelang pada Oktober nanti.
“Kalau lahan belum clear, kita tidak bisa bangun. Tapi, Pemprov memastikan lahan sudah bisa bebas di Oktober, maka akhir November bisa ground breaking,” ujar Syaiful.
Ia menerangkan, pembangunan flyover di Angkatan 66 ini untuk menangani kemacetan di sekitar Jalan Basuki Rahmat, Angkatan 66 dan Sekip Ujung. Syaiful juga mengharapkan Pemkot Palembang segera menyelesaikan porsi pembebasan lahan yang jadi tanggung jawabnya.
“Maret 2023 selesai. Panjang fly over ini total 760 meter, mulai dari SPBU R Soekamto – simpang tiga Sekip di Basuki Rahmat. Untuk panjang jembatannya 660 meter,” Syaiful merinci.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Provinsi Sumsel, Darma Budhy, mengatakan, ada 88 persil lahan yang harus dibebaskan untuk pembangunan fly over ini. Pembagiannya, 71 persil Pemprov Sumsel dan 17 persil jatah Pemkot Palembang.
“Anggaran yang dibutuhkan Rp80 miliar, Rp56 miliar provinsi dan Rp24 miliar ditanggung kota. Saat ini provinsi sudah melaksanakan pembebasan dua tahap Rp22,5 miliar dan tahap ketiga yang terakhir Oktober nanti. Untuk kota baru satu tahap. Kami mendorong agar kota juga menyelesaikan agar pembangunan secepatnya. Jika tidak ada anggarannya nanti akan dibicarakan sebelum APBD-P disahkan,” ujar Darma Budhy.
