Palembang – Desakan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menguat melalui petisi yang beredar di media sosial. Warga menyoroti lambannya upaya pencegahan, minimnya koordinasi hingga transparansi penanganan karhutla yang menyebabkan kabut asap terus menyelimuti sejumlah wilayah.
Hingga Jumat (2/10/2026) pukul 16.08 WIB, petisi tersebut telah dibagikan sebanyak 810 kali dan memperoleh 684 tanda tangan. Petisi yang digagas Anisa Irawan itu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan keresahan terhadap kondisi udara yang berdampak pada kesehatan dan aktivitas sehari-hari.
Dalam petisi tersebut, masyarakat mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan karhutla. Pemerintah juga diminta memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait dan masyarakat sipil guna membangun strategi pencegahan sejak dini.
“Kami mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan penanganan karhutla,” ungkap Anisa dalam petisi tersebut.
Selain evaluasi kebijakan, masyarakat mendorong pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk mendeteksi potensi kebakaran lebih awal. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah api meluas dan mengurangi dampak kabut asap yang terus berulang.
Anisa menyebut petisi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat Palembang dan Sumsel terhadap masa depan lingkungan yang lebih sehat dan aman. Dukungan publik diharapkan dapat mendorong pemerintah mengambil langkah nyata dalam penanganan karhutla.
Deru Pastikan Pengobatan ISPA Gratis
Menanggapi desakan masyarakat tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi kabut asap yang melanda Palembang dan sejumlah daerah lainnya. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi dampak karhutla yang dirasakan masyarakat.
Deru mengatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, terlebih ketika kabut asap mulai mengganggu kesehatan warga. Ia juga menepis anggapan bahwa pemerintah tidak memiliki kepedulian terhadap kondisi yang terjadi.
“Jangan sampai ada prasangka kalau kita ini enggak prihatin. Saya sebagai kepala daerah, begitu juga dengan bupati, wali kota, ini kan punya masyarakat yang dipimpin secara personal. Kita juga punya keluarga, punya anak, punya cucu,” jelasnya.
Menurut Deru, kondisi geografis Palembang turut memengaruhi penyebaran asap yang berasal dari kebakaran di sejumlah wilayah. Ia menyebut posisi topografi kota membuat asap dari daerah lain berkumpul dan berdampak pada kualitas udara di Palembang.
“Masyarakat jadi harus menikmati asap ini, karena Kota Palembang menjadi tempat berkumpulnya asap karena topografi yang rendah,” katanya.
Sebagai langkah perlindungan terhadap masyarakat, Deru memastikan warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya.
Ia telah menginstruksikan kepala daerah di kabupaten dan kota di Sumsel untuk menyiagakan puskesmas selama 24 jam. Kebijakan tersebut diharapkan memudahkan masyarakat mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan, terutama bagi warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Untuk ISPA, utama yang diakibatkan oleh asap ini, saya instruksikan untuk sama sekali tidak dipungut biaya,” tegasnya.
Kebijakan pelayanan kesehatan gratis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi dampak langsung kabut asap terhadap masyarakat. Namun, desakan dalam petisi juga menyoroti perlunya langkah pencegahan dan penanganan karhutla secara lebih terkoordinasi agar persoalan kabut asap tidak terus berulang di Sumsel.
Alternatif judul:
- Petisi Kabut Asap Sumsel Tembus 684 Tanda Tangan, Deru Janji Pengobatan ISPA Gratis
- Warga Desak Evaluasi Penanganan Karhutla Sumsel, Deru Siapkan Puskesmas 24 Jam
- Kabut Asap Picu Petisi di Sumsel, Warga Soroti Koordinasi dan Transparansi Pemerintah
- Petisi Kritik Penanganan Karhutla Mencuat, Deru Tegaskan Pemerintah Prihatin
- Asap Masih Selimuti Palembang, Petisi Desak Pemprov Sumsel Evaluasi Penanganan Karhutla
