PALEMBANG — Massa aksi gabungan dari beberapa cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Sumatera Selatan menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumsel hingga Kantor Gubernur Sumsel, Senin, 18 Mei 2026. Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan infrastruktur, dugaan pungutan liar pendidikan, hingga proyek pembangunan mangkrak di Sumsel.
Aksi yang digelar oleh PKC PMII Sumatera Selatan itu melibatkan massa dari PMII Kabupaten Ogan Ilir, Banyuasin, dan Kota Palembang.
Koordinator Aksi, Andika Maulana, menilai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan masih jauh dari kata sejahtera meski provinsi tersebut tengah memperingati hari jadinya yang ke-80 tahun. Mereka menyoroti tingginya angka kemiskinan, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, hingga ketimpangan pembangunan infrastruktur.
Massa aksi awalnya menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Sumsel dengan tujuan ingin menemui Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Namun, menurut keterangan massa aksi, gubernur tidak menemui demonstran di lokasi tersebut.
Andika menjelaskan massa kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Sumsel untuk kembali menyampaikan tuntutan secara langsung. Situasi sempat memanas hingga terjadi dorong-dorongan antara massa aksi dan aparat keamanan yang berjaga di lokasi.
Dalam aksi tersebut, PMII Sumsel menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari transparansi anggaran dan dugaan korupsi bantuan keuangan khusus tahun 2020-2022, evaluasi proyek pemindahan Kantor Gubernur Sumsel di Keramasan yang dinilai mangkrak, hingga persoalan pungutan di SMA dan SMK.
Selain itu, massa juga mendesak pemerintah segera memperbaiki Jalan Lintas Timur Palembang–Betung yang disebut mengalami kerusakan parah dan menjadi penyebab kemacetan kronis serta membahayakan keselamatan masyarakat.
Setelah aksi berlangsung, tuntutan massa akhirnya diterima dan ditanggapi langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru. Menurut Andika, gubernur merespons positif sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
“Terkait jalan rusak parah di Sumsel tadi ditanggapi dan menjadi perhatian gubernur. Untuk perbaikan jalan tahun ini ditargetkan secepatnya,” ujar Andika
Mengenai proyek pembangunan mangkrak di kawasan Keramasan, Herman Deru disebut menyampaikan bahwa persoalan tersebut masih dalam proses penelusuran karena pembangunan dilakukan pada masa kepemimpinan gubernur sebelumnya, yakni Hasan Basri.
Sementara terkait dugaan pungutan liar di sektor pendidikan, gubernur disebut akan segera memanggil stakeholder terkait guna menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak kembali terjadi di sekolah-sekolah.
Dalam pernyataan sikapnya, PMII Sumsel menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk panggilan moral mahasiswa sebagai agen kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
