Bogor – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tetap dijamin, namun tidak boleh berubah menjadi tindakan anarkistis yang merusak kepentingan nasional. Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat kepada para kepala daerah dalam Rakornas 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2).
Menurut Prabowo, tidak semua demonstrasi berakhir dengan kekerasan. Namun, ia menilai ada kelompok tertentu yang secara sistematis memanfaatkan aksi massa untuk memicu kerusuhan. Kondisi tersebut, kata dia, justru merugikan rakyat sendiri dan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat.
“Penyampaian aspirasi itu sah, tetapi jika disertai pembakaran, pelemparan bom molotov, dan perusakan fasilitas umum, itu sudah masuk ranah pidana dan membahayakan negara,” tegas Prabowo.
Prabowo mengaitkan stabilitas keamanan dengan iklim ekonomi dan investasi. Ia menilai kerusuhan dalam aksi massa akan menjadi sinyal negatif bagi dunia usaha, sehingga berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja—isu yang kerap menjadi tuntutan dalam demonstrasi.
Ia menekankan bahwa pembukaan pabrik dan investasi baru membutuhkan rasa aman dan kepastian hukum. Karena itu, aksi demonstrasi yang berujung ricuh tidak akan menghasilkan solusi bagi persoalan pengangguran.
“Lapangan kerja lahir dari kepercayaan. Kalau yang muncul justru kekacauan, tidak ada investor yang mau menanamkan modalnya,” ujarnya.
Lebih jauh, Prabowo menyebut adanya indikasi keterlibatan aktor eksternal dalam memanfaatkan keresahan sosial untuk memperkeruh situasi domestik. Ia meyakini, upaya tersebut bertujuan melemahkan stabilitas nasional.
“Kita harus waspada. Ada kekuatan yang tidak ingin Indonesia tenang dan maju,” kata Prabowo, seraya meminta aparat dan pemerintah daerah menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat luas.
