Menu

Mode Gelap

News

Sumsel Gandeng ICRAF Susun Strategi Hutan dan Pangan Berbasis Data di Lalan Mendis

badge-check


Peneliti ICRAF Indonesia, Feri Johana, Foto : Abdullah Toriq/Urban Id Perbesar

Peneliti ICRAF Indonesia, Feri Johana, Foto : Abdullah Toriq/Urban Id

Palembang — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat upaya pengelolaan hutan dan ketahanan pangan dengan pendekatan berbasis data. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan ICRAF Indonesia dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis untuk kawasan KPH Lalan Mendis.

Kerja sama tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara pelestarian ekosistem gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dengan melibatkan aspirasi warga di tingkat tapak.

Plh. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Sumsel, Pramoe Prabowo, mengatakan dokumen perencanaan ini menjadi landasan penting untuk memperkuat tata kelola hutan berbasis ekosistem.

“Dokumen perencanaan ini sangat penting untuk membangun sinergitas pengelolaan hutan berbasis ekosistem. Kami mengapresiasi dukungan ICRAF dalam menghubungkan perencanaan makro nasional ke tingkat detail yang lebih operasional di lapangan,” ujarnya.

Dalam implementasinya, rencana pengelolaan sumber daya atau Resource Management Plan difokuskan pada empat wilayah utama, yakni Mansal, Kepayang, Sembilang, dan Morobang. Program tersebut diarahkan untuk memastikan aktivitas pertanian masyarakat tetap berjalan tanpa merusak bentang alam asli kawasan hutan.

Selain itu, kolaborasi ini juga memperkuat regulasi perhutanan sosial agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan untuk mendukung ketahanan pangan tanpa harus membuka kawasan hutan baru.

Peneliti ICRAF Indonesia, Feri Johana, mengatakan pendekatan berbasis data menjadi kunci agar setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Kami mengembangkan rencana manajemen yang lebih operasional dan tidak hanya mengikuti templat nasional. Melalui pendekatan partisipatif, dokumen ini diharapkan menjadi solusi konkret yang menyatu dengan sistem kerja di KPH,” jelasnya.

Sementara itu, Staf KPH Wilayah II Lalan Mendis, Andri Abbas, menambahkan bahwa sekitar 80 persen wilayah kerja mereka merupakan lahan gambut. Karena itu, strategi pengelolaan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak ekosistem.

Menurutnya, dukungan data dari ICRAF juga membantu mengarahkan 16 kelompok perhutanan sosial agar tetap mengembangkan pola agroforestri dengan menanam pohon berkayu.

“Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa mengubah bentang alam sehingga ekosistem gambut tetap terjaga,” katanya.[THQ]

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pempek Denayu Food Tembus Pasar Internasional, Pesanan Hingga ke Amerika

11 Maret 2026 - 17:15 WIB

Diskominfo Sumsel Siapkan Sosialisasi Batas Usia 16 Tahun untuk Akses Medsos

11 Maret 2026 - 16:00 WIB

Singapura Jadi Investor Terbesar, Investasi Sumsel 2025 Capai Rp62,67 Triliun

11 Maret 2026 - 15:00 WIB

ASN Sumsel Akan WFA 16–17 Maret dan 25–27 Maret, Pelayanan Publik Tetap Jalan

11 Maret 2026 - 14:23 WIB

Prabowo Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil dan Infrastruktur Siap Jelang Idulfitri

11 Maret 2026 - 12:52 WIB

Trending di News