Menu

Mode Gelap

News

Sumsel Gandeng ICRAF Susun Strategi Hutan dan Pangan Berbasis Data di Lalan Mendis

badge-check


Peneliti ICRAF Indonesia, Feri Johana, Foto : Abdullah Toriq/Urban Id Perbesar

Peneliti ICRAF Indonesia, Feri Johana, Foto : Abdullah Toriq/Urban Id

Palembang — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat upaya pengelolaan hutan dan ketahanan pangan dengan pendekatan berbasis data. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan ICRAF Indonesia dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis untuk kawasan KPH Lalan Mendis.

Kerja sama tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara pelestarian ekosistem gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dengan melibatkan aspirasi warga di tingkat tapak.

Plh. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Sumsel, Pramoe Prabowo, mengatakan dokumen perencanaan ini menjadi landasan penting untuk memperkuat tata kelola hutan berbasis ekosistem.

“Dokumen perencanaan ini sangat penting untuk membangun sinergitas pengelolaan hutan berbasis ekosistem. Kami mengapresiasi dukungan ICRAF dalam menghubungkan perencanaan makro nasional ke tingkat detail yang lebih operasional di lapangan,” ujarnya.

Dalam implementasinya, rencana pengelolaan sumber daya atau Resource Management Plan difokuskan pada empat wilayah utama, yakni Mansal, Kepayang, Sembilang, dan Morobang. Program tersebut diarahkan untuk memastikan aktivitas pertanian masyarakat tetap berjalan tanpa merusak bentang alam asli kawasan hutan.

Selain itu, kolaborasi ini juga memperkuat regulasi perhutanan sosial agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan untuk mendukung ketahanan pangan tanpa harus membuka kawasan hutan baru.

Peneliti ICRAF Indonesia, Feri Johana, mengatakan pendekatan berbasis data menjadi kunci agar setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Kami mengembangkan rencana manajemen yang lebih operasional dan tidak hanya mengikuti templat nasional. Melalui pendekatan partisipatif, dokumen ini diharapkan menjadi solusi konkret yang menyatu dengan sistem kerja di KPH,” jelasnya.

Sementara itu, Staf KPH Wilayah II Lalan Mendis, Andri Abbas, menambahkan bahwa sekitar 80 persen wilayah kerja mereka merupakan lahan gambut. Karena itu, strategi pengelolaan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak ekosistem.

Menurutnya, dukungan data dari ICRAF juga membantu mengarahkan 16 kelompok perhutanan sosial agar tetap mengembangkan pola agroforestri dengan menanam pohon berkayu.

“Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa mengubah bentang alam sehingga ekosistem gambut tetap terjaga,” katanya.[THQ]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Sumsel Butuh 500 Sumur Bor, Prabowo: Ajukan, Akan Saya Kerahkan

24 Agustus 2026 - 18:58 WIB

Ratu Dewa Ganti Plt Kadishub Palembang, Parkir Liar dan Lampu Jalan Jadi Prioritas

24 Agustus 2026 - 18:03 WIB

Pertamina Patra Niaga Tambah Pasokan BBM di NTT, Distribusi ke Wilayah Terdampak Bencana Kembali Pulih

24 Agustus 2026 - 17:08 WIB

Kabut Asap Ganggu Aktivitas Sekolah, Disdik Sumsel Izinkan Penyesuaian Jam Belajar

24 Agustus 2026 - 16:42 WIB

Tak Mau Gen Z Bosan Belajar Sejarah, Penulis Leiden Sulap Manuskrip Belanda Jadi Misteri Harta Karun

24 Agustus 2026 - 16:10 WIB

Trending di News