Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, dan partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan dari pemuda secara nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan IPP 57 pada 2024.
Untuk itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Kepemudaan memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Layanan Kepemudaan, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta, pada Kamis (25/01/2024).
“Kita mensyukuri adanya kenaikan 2 poin dari IPP tahun 2021 sebesar 53,33. Saya minta capaian ini terus ditingkatkan, sehingga target IPP sebesar 57,67 di tahun 2024 dapat tercapai,” ungkap Wapres mengawali rapat tersebut.
Secara bergantian, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful R. Dasuki, serta sejumlah pejabat eselon I dari Kementerian/lembaga yang terkait melaporkan progres program layanan kepemudaan yang berada dalam ranah mereka. Dari 5 domain IPP, domain Kesempatan dan Lapangan Kerja, serta domain Partisipasi dan Kepemimpinan merupakan dua domain dengan IPP terendah, yakni di bawah 50.
“Kalau melihat data ketenagakerjaan saat ini, insyaAllah tahun 2023 itu ada peningkatan,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.
Ia menuturkan, jumlah pemuda yang menganggur didominasi oleh pemuda berusia mencari pekerjaan. Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan berupaya membangun sistem untuk mempermudah pemuda mencari kerja, serta memperluas kesempatan pemuda untuk meningkatkan kompetensi.
“Karena usia mencari pekerjaan, maka yang kami lakukan adalah mempersiapkan sistem informasi yang mempertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja dalam sebuah sistem. Kami memiliki aplikasi SIAPkerja,” urai Ida.
Mengakhiri rapat, Wapres memberikan sejumlah arahan. Pertama, Wapres meminta agar lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dapat segera diselesaikan, terutama oleh Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kedua, Wapres meminta pemerintah daerah berkomitmen untuk mengalokasikan dana untuk pembinaan kepemudaan.
“Tentu sesuai dengan kemampuan daerah. tapi harus ada alokasi yang pasti untuk pembinaan kepemudaan, karena kita sudah menganggap pemuda ini masalah yang harus diatasi. Kalau tidak, nanti akan lahir pemuda yang ‘lost generation’, bahaya nantinya,” tegas Wapres.
Terakhir, Wapres meminta agar Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN) dapat segera dirampungkan.
“Supaya ada rujukannya. Mestinya kita juga harus punya ini, seperti apa kita membangun pemuda ke depan,” pungkasnya.
