Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi peran dan dukungan lembaga-lembaga negara dalam mewujudkan visi besar Indonesia Maju. Hal tersebut disampaikan Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2024, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/08/2024) pagi.
“Sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama seluruh Lembaga Negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. Mulai dari MPR RI yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara, dan menjaga silaturahmi antar tokoh-tokoh bangsa,” ucap Presiden.
Di samping itu, Presiden juga mengapresiasi fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR RI dalam melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan, menyelesaikan undang-undang strategis, seperti UU Ibu Kota Negara, UU Daerah Khusus Jakarta, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Aparatur Sipil Negara, dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak.
“DPD RI yang terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif rancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan UU dan Perda, serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan,” tambahnya.
Demikian juga dengan fungsi pengawasan penggunaan anggaran negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Selain melakukan fungsi tersebut, Presiden menyatakan bahwa BPK memiliki peran dalam memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di mata dunia.
“BPK RI yang telah mengawasi penggunaan anggaran negara serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum-forum internasional,” kata Presiden.
Selanjutnya, ia mengapresiasi penyelesaian konflik hukum melalui mediasi (restorative justice) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Presiden menilai penyelesaian konflik dengan cara tersebut lebih baik daripada penyelesaian dengan hukum pidana.
“Mahkamah Agung RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan melakukan penguatan restorative justice untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan,” ungkap Presiden.
Tak kalah penting, Presiden Jokowi juga mengapresiasi peran Komisi Yudisial RI telah berperan aktif dalam mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas. Melalui fungsi tersebut, Komisi Yudisial telah mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kehakiman di Indonesia.
“Komisi Yudisial RI yang telah berperan aktif mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman di negara kita,” tandas Presiden Jokowi.
