Palembang – Distribusi pupuk subsidi di Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Sumsel menilai alokasi pupuk subsidi yang diterima petani masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan, meski daerah ini memiliki lahan pertanian luas dan produksi padi tinggi.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Sumsel Bambang Pramono mengungkapkan, dari sekitar 980 ribu petani di Sumsel, hanya 321 ribu petani yang tercatat menerima pupuk subsidi.
“Artinya hanya sekitar 30 persen petani yang mendapatkan pupuk subsidi, padahal luas lahan pertanian kita sangat besar,” ujar Bambang, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan kontribusi Sumsel terhadap produksi pangan nasional. Bahkan jika dibandingkan dengan Lampung, alokasi pupuk subsidi yang diterima Sumsel dinilai masih tertinggal.
Bambang menjelaskan, luas lahan sawah dan tanaman padi di Sumsel mencapai sekitar 515 ribu hektare, lebih luas sekitar 135 ribu hektare dibanding Lampung yang hanya sekitar 380 ribu hektare.
Namun ironisnya, hampir seluruh petani di Lampung disebut bisa menikmati pupuk subsidi, sementara banyak petani Sumsel belum terakomodasi.
“Produksi padi kita lebih besar. Tahun 2025 produksi padi Sumsel mencapai sekitar 3,6 juta ton, sedangkan Lampung masih di kisaran 3 juta ton,” katanya.
Selain luas lahan, karakter pertanian di Sumsel juga berbeda dengan daerah lain. Banyak petani di wilayah ini mengelola lahan lebih dari dua hektare dalam satu kepala keluarga, terutama di kawasan pasang surut.
Di Jawa, rata-rata petani hanya menggarap sekitar 0,5 hektare. Sedangkan di Sumsel, petani bisa mengelola hingga empat hektare lahan dalam satu keluarga.
Karena itu, Bambang menilai kebijakan pupuk subsidi berbasis kepala keluarga kurang relevan diterapkan di Sumsel. Ia menyebut persoalan utama saat ini berada pada pembaruan data penerima pupuk subsidi yang belum sesuai dengan kondisi riil lahan pertanian.
“Basis data penerima subsidi ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah,” tegasnya.
