Jakarta — Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menghadiri rapat penyelarasan pembangunan Tol Kapal Betung dan Tol Trans Sumatera yang berlangsung di Gedung HK Tower, Jakarta, Kamis (21/05/2026).
Dalam sambutannya, Cik Ujang menyampaikan harapan besar terhadap perkembangan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang dinilai sangat penting bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Selatan.
Ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai crossing box utility menjadi aspek penting untuk mendukung keberlangsungan pembangunan jalan tol tersebut.
“Pembahasan terkait crossing box utility ini sangat diperlukan demi keberlangsungan jalan tol, termasuk untuk saluran jalur pipa air dan utilitas lainnya. Semua pihak harus bekerja sama agar konektivitas dan kelancaran Tol Trans Sumatera, khususnya Tol Kapal Betung, dapat terwujud dengan baik,” ujar Cik Ujang.
Menurutnya, keberadaan jalan tol sangat diharapkan masyarakat Sumatera Selatan, terutama untuk memperkuat akses transportasi dan mempercepat konektivitas antarwilayah.
Cik Ujang juga berharap jaringan jalan tol nantinya dapat terkoneksi mulai dari Palembang hingga Kabupaten Lahat, terus berlanjut ke Lubuk Linggau, hingga tersambung ke Bengkulu.
Ia menyebut harapan tersebut juga menjadi aspirasi masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya konektivitas jalan tol menuju Proyek Tanjung Carat.
Menurutnya, Pelabuhan Tanjung Carat diproyeksikan menjadi pengganti Pelabuhan Boom Baru yang dinilai sudah tidak lagi memadai untuk mendukung kegiatan ekspor.
“Jalan tol ini juga diharapkan dapat mendukung Proyek Tanjung Carat sebagai pengganti Pelabuhan Boom Baru, sekaligus mengalihkan kendaraan logistik agar tidak lagi masuk ke dalam kota,” katanya.
Dalam rapat tersebut turut hadir Direktur Operasional III PT Hutama Karya, Iwan Hermawan, yang menyampaikan bahwa konstruksi Tol Palembang–Betung Seksi 1 dan 2 saat ini terus berjalan dan telah difungsionalkan pada periode Natal dan Tahun Baru kemarin (Nataru).
Sementara itu, Kadiv Engineering dan Teknologi Informasi, Ami Rahmadani, menyampaikan bahwa BUMN tidak dapat berjalan sendiri dalam menyelesaikan proyek strategis tersebut.
Menurutnya, diperlukan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Ia juga menilai keberadaan Pelabuhan Tanjung Carat perlu diakomodasi dalam perubahan Peraturan Presiden (Perpres), termasuk integrasi akses jalan tol menuju kawasan tersebut.
Rapat juga dihadiri Komisaris Utama TSM, Direktur PT TSM Palembang, Kepala Dinas PUBM, Kepala Biro Ekonomi, serta TGUPP Bidang Kesejahteraan Rakyat.
