PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menduga antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menjual solar subsidi bukan semata dipicu tingginya kebutuhan masyarakat. Ia menilai ada indikasi praktik mafia BBM dan penyalahgunaan distribusi yang melibatkan sejumlah pihak.
Menurut Deru, dugaan tersebut muncul setelah pemerintah daerah melakukan evaluasi bersama sejumlah instansi terkait. Bahkan, Polda Sumatera Selatan disebut telah melakukan pengecekan secara acak di lapangan untuk mengumpulkan informasi mengenai penyebab antrean yang terus terjadi.
“Ada indikasi itu, bahkan Polda sudah melakukan pengecekan secara acak. Penanganannya tentu tidak bisa sporadis, tetapi harus menyeluruh,” ujar Herman Deru, Selasa (7/7/2026).
Ia mengungkapkan, praktik mafia BBM diduga tidak hanya berdampak pada panjangnya antrean kendaraan, tetapi juga memengaruhi penyaluran solar subsidi di sejumlah SPBU. Bahkan, ada SPBU yang disebut enggan menerima tambahan kuota solar subsidi karena khawatir dengan praktik penyalahgunaan di lapangan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumsel telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) guna mencari solusi, termasuk mengevaluasi distribusi kuota solar subsidi.
“Saya sudah berkoordinasi dengan BPH Migas terkait kuota, karena ada SPBU yang tidak mau menerima tambahan kuota subsidi akibat adanya mafia BBM di lapangan,” katanya.
Deru menjelaskan, dugaan keterlibatan oknum mencuat dalam rapat koordinasi yang dihadiri para bupati dan wali kota, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, Swarna Migas, serta Polda Sumsel. Dalam pertemuan itu, terungkap adanya indikasi penyalahgunaan barcode hingga praktik “tukang unjal” yang diduga menjadi bagian dari jaringan distribusi ilegal BBM subsidi.
Menurutnya, persoalan antrean solar subsidi merupakan masalah yang telah berlangsung lama dan membutuhkan penanganan secara menyeluruh, tidak hanya terhadap pelaku di lapangan tetapi juga pihak-pihak yang diduga menjadi bagian dari jaringan tersebut.
“Penyelesaiannya tidak cukup hanya menangkap pelaku di lapangan. Jaringan yang mengatur penyalahgunaan distribusi BBM subsidi juga harus diungkap agar persoalan ini tidak terus berulang,” tegasnya.
