Jakarta — Bareskrim Polri mengambil langkah tegas dalam mengusut kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membakar 29.168,78 hektare di Indonesia. Penyidik telah menerbitkan 104 laporan polisi dan menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka utama.
Empat dari 20 perusahaan tersangka tersebut merupakan korporasi Penanaman Modal Asing (PMA) asal Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan, dengan total lahan terbakar mencapai 3.916 hektare.
Perusahaan itu meliputi PT RKA asal Malaysia (2.157 ha), PT HKI asal Singapura (987 ha), PT AI asal Singapura (421 ha), serta PT API asal Korea Selatan (351 ha).
Kepala Bareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, mengungkapkan bahwa pihaknya kini juga menelusuri sumber pendanaan dari 97 korporasi yang terindikasi terlibat.
”Dari 97 korporasi tersebut, terdapat 22 korporasi dengan penanaman modal asing, dari negara Malaysia 8 perusahaan, Singapura 9 perusahaan, Inggris 2 perusahaan, China 1 perusahaan, Jepang 1 perusahaan, Korea Selatan 1 perusahaan. Kemudian 75 korporasi lainnya menggunakan penanaman modal dalam negeri,” kata Asep saat menggelar konferensi pers di Polda Kalimantan Barat, Pontianak.
Adapun deretan perusahaan PMA yang sedang didalami Bareskrim meliputi:
- Singapura (9 Perusahaan): PT FI, PT HKI, PT GMP, PT KAL, PT MKS, PT LS, PT AI, PT SAM, dan PT AUS.
- Malaysia (8 Perusahaan): PT RKA, PT BCAP, PT TAL, PT BAL, PT SNP, PT MJSP, PT UAI, dan PT GAL.
- Inggris (2 Perusahaan): PT RKP dan PT SYP.
China, Jepang, Korea Selatan (Masing-masing 1 Perusahaan): PT MPS (China), PT MTI (Jepang), dan PT API (Korea Selatan).
Dalam menindak para pelaku, Polri mengedepankan pembuktian ilmiah (Scientific Crime Investigation). Selain proses pidana, Polri merekomendasikan pencabutan izin usaha bagi 23 korporasi kepada instansi berwenang.
Rekomendasi ini didasarkan pada rekam jejak kebakaran berulang, titik api yang terbukti berasal dari kawasan konsesi, serta minimnya sarana pencegahan kebakaran milik perusahaan.
”Terhadap korporasi, kami telah membuat 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar sebanyak 29.168,78 hektare. Dan kami telah menetapkan 20 tersangka korporasi,” tegas Asep.
Penyidik menjerat korporasi tersangka dengan Pasal 98, Pasal 99, serta Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggar mengancam hukuman pidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar.
Guna memperkuat penanganan di lapangan, Polri menurunkan 1.000 personel BKO (termasuk Korps Brimob) untuk membantu pemadaman, 403 personel untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta tim medis untuk membantu warga dan petugas yang terdampak.
