Pemerintah Malaysia menyetujui operasional Gojek di Negeri Jiran. Hanya saja aturan khusus layanan transportasi sepeds motor belum dikaji. Kehadiran decacorn asal Indonesia itu menuai kontra dari pengusaha hingga politisi.
Bahkan, disebut lapangan kerja sebagai driver layanan roda dua jelas melecehkan martabat generasi muda Malaysia. Selain itu, muncul video bos taksi di Malaysia, Shamsubahrin Ismail justru memaki dan sebut Indonesia negara miskin. Hal tersebut diunggah oleh beberapa portal berita dan media sosial di Malaysia.
Shamsubahrin Ismail mengutarakan ketidaksetujuannya jika Gojek masuk ke Negeri Jiran ini. Awalnya Shamsubahrin Ismail kritisi keputusan pemerintah Malaysia yang harus mencari nafkah menggunakan kendaraan.
Menurut Shamsubahrin, masuknya Gojek justru akan menurunkan ekonomi negara. Pengusaha Big Blue Taxi tersebut juga menyebut jika Indonesia adalah negara miskin.
“Ini negara miskin, kita negara kaya. Gojek hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta di Thailand, di India, di Kolombia “Gojek tak menjamin masa depan anak muda, merusak anak muda,” ucap Shamsubahrin Ismail.
Lebih lanjut Shamsubahrin juga menegaskan, jika Singapura juga melarang kendaraan bermotor digunakan untuk transportasi. Pada akhir video tersebut, Shamsubahrin menyindir jika Malaysia akan berubah menjadi kerajaan baru setelah Gojek masuk.
Ucapan Shamsubahrin ini pun langsung viral di linimasa netizen Indonesia. Perusahaan transportasi berbasis teknologi, Gojek akan melakukan ekspansi ke Malaysia untuk melayani publik di sana.
Belum mengaspal di negeri Jiran itu, kehadiran Gojek sudah diprotes dan ditolak kehadirannya oleh sejumlah pihak, termasuk pelaku usaha transportasi. Menganggapi hal ini, Head of Regional Government Relations Gojek, Muhammad Chairil menanggapi dengan santai dan dingin soal penolakan itu.
Sebab, ia yakin kehadiran Gojek sejatinya akan memberikan dampak positif. “Pada intinya Gojek berusaha memberikan dampak sosial kepada masyarakat di mana pun,” kata Chairil di Jakarta Barat, Senin (26/8/2019).
Chairil menjelaskan, sebuah kebijakan atau kehadiran sesuatu hal tentu akan direspon secara beragam dari banyak elemen atau masyarakat. Ini bisa dalam bentuk protes atau penolakan secara langsung dan tidak bisa dielakkan.
