Menu

Mode Gelap

News

Dewan Sebut Pengurusan Izin Distributor LPG Capai Rp1 Miliar Padahal Gratis

badge-check


					Dewan Sebut Pengurusan Izin Distributor LPG Capai Rp1 Miliar Padahal Gratis Perbesar

Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Ridwan Hisjam mengatakan, pihaknya telah memanggil pihak Pertamina dan Jenderal Migas terkait temuan reses beberapa waktu lalu.

“Kami telah memanggil Direktur Jenderal Migas Djoko Siswanto dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, detilnya kami tidak bisa menjelaskan,” kata dia, ditanya terkait rapat, Rabu (6/3/2019).

Dia mengatakan, sebagai pimpinan rapat menejelaskan pembahasan digelar tertutup dan ini menyangkut temuan hasil reses di daerah dan ini menyangkut orang-perorang badan usaha sehingga tidak boleh diberitahukan.
Dari informasi di lapangan rapat tersebut membahas penyimpangan dalam penyaluran Elpiji 3 kg, yaitu pengurusan izin sebagai distributor yang harus membayar hingga Rp 1 miliar. Padahal, pengurusan izin seharusnya gratis.
“Biayanya cukup mahal, biaya siluman Rp 1 miliar, satu distribusi, saya tanya tadi direksi Pertamina terima uang Rp1 pun tidak terima Pertamina, uang itu berputar di calo-calo izin,” ujarnya.

Masalah calo tersebut membuat distributor Elpiji 3 kg menghambat proses penyalurannya. Ridwan mengatakan, saat ini distributor Elpiji 3 kg sekitar 3.500 seluruh Indonesia. Idealnya, kata dia, sampai 10.000 distributor.

Oleh karena itu, DPR memberi rekomendasi Pertamina untuk mengubah tata niaga penyaluran Elpiji 3 kg.

“Solusinya adalah menata kembali tata niaga Elpiji gas yang disubsidi ini. Kenapa kok selalu menjadi rebutan di bawah. Kami melihat sedikitnya distributor, kalau sedikit mereka merasa kuat tidak mungkin kita ditutup,” ujar Ridwan.

Selain itu, rapat ini juga membahas pembangunan kilang-kilang yang tak kunjung jalan. Padahal, masyarakat menunggu dampak ekonomi dari kilang-kilang tersebut. Sebab itu, DPR mendesak agar pembangunan kilang dipercepat.

“Kilang Bontang dan Tuban, Tuban ada dua, yang sama Rosneft dan TPPI. TPPI harus bulan ini, Tuban tahun ini. Kalau Bontang akhir Maret atau awal April peletakan batu pertama,” ujarnya. (enno)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pemkot Palembang Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 3.081 Perangkat RT/RW dan 938 Ustadz/Ustadzah

23 Mei 2025 - 18:57 WIB

Pemprov Sumsel Sinergi Dengan Kementan RI Percepat Program Cetak Sawah Tahun 2025

23 Mei 2025 - 15:42 WIB

Gubernur Herman Deru Tegaskan Komitmen Sumsel Dukung Ketahanan Pangan Lewat Cetak Sawah

23 Mei 2025 - 15:31 WIB

Sosialisasi Deteksi dan Antisipasi Penuaan Dini, Dharma Wanita Provinsi Sumsel Dorong Kesehatan Optimal

22 Mei 2025 - 16:07 WIB

BPBD Sumsel Finalisasi Rencana Kontinjensi Karhutla 2025-2027 untuk Tingkatkan Kesiapsiagaan

22 Mei 2025 - 16:05 WIB

Trending di News