Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan (linier) perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumsel Herman Deru saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumsel di Griya Agung, Selasa (14/4/2026), yang turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya.
Dalam sambutannya, Herman Deru menekankan bahwa arah pembangunan Sumatera Selatan ke depan harus sejalan dengan kebijakan nasional, namun tetap adaptif terhadap karakteristik dan kebutuhan daerah. Ia menyebut, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, gubernur memiliki peran strategis sebagai koordinator sekaligus pembina bagi kabupaten/kota.
“Pemprov Sumsel siap memastikan perencanaan pembangunan daerah linier dengan perencanaan nasional. Ini penting agar seluruh program berjalan terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Sumatera Selatan saat ini berada dalam fase transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, namun tetap akuntabel dan sesuai regulasi. Kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri dinilainya sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat sinkronisasi kebijakan pembangunan.
Dalam forum tersebut, salah satu isu strategis yang menjadi perhatian adalah struktur belanja daerah, khususnya belanja pegawai. Herman Deru mengungkapkan, ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen pada 2027 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama peningkatan angka pengangguran. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tetap harus mempertimbangkan aspek sosial dan keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia.
Lebih lanjut, Herman Deru menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan provinsi tidak terlepas dari kontribusi kabupaten/kota. Karena itu, sinergi dan integrasi perencanaan menjadi kunci utama dalam mencapai target pembangunan.
“Provinsi adalah bingkai dari kabupaten/kota. Capaian pembangunan yang baik merupakan hasil kerja bersama. Karena itu, kita harus mengintegrasikan seluruh kekuatan agar tidak terjadi disorientasi pembangunan,” ujarnya.
Dalam konteks prioritas, Sumatera Selatan tetap menitikberatkan pembangunan pada sektor infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi. Ia menilai kondisi geografis dan historis Sumatera berbeda dengan Pulau Jawa, sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih spesifik dan berkelanjutan.
Selain itu, Herman Deru juga mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dengan dukungan regulasi dari pemerintah pusat. Ia berharap adanya kebijakan yang memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk berinovasi dalam meningkatkan pendapatan.
Menutup arahannya, Herman Deru mengajak seluruh kepala daerah untuk tetap konsisten dengan dokumen perencanaan yang telah disusun serta tidak melakukan revisi yang berpotensi mengganggu sinkronisasi dengan pemerintah pusat.
“Saya harap kabupaten/kota konsisten. Saya yakin pemerintah pusat akan memberikan perhatian lebih kepada Sumatera Selatan. Mari kita wujudkan pembangunan yang terarah, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memaparkan empat kunci sukses pembangunan nasional sebagai strategi utama untuk membawa Indonesia keluar dari posisi negara berkembang.
Ia menilai tata kelola pemerintahan saat ini berada dalam fase yang menantang, seiring perubahan pendekatan, strategi, dan gaya kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto.
“Cara mengelola pemerintahan hari ini berbeda. Kita dituntut menjadi aparatur yang tidak hanya cerdas, tetapi juga terampil dan andal. Proses harus cepat, output harus tepat,” ujarnya.
Bima Arya menekankan perlunya meninggalkan cara-cara lama yang tidak efektif, tidak efisien, dan tidak adaptif terhadap tantangan zaman. Ia juga menyebut Indonesia tengah berada pada momentum strategis untuk menjadi salah satu dari lima besar kekuatan ekonomi dunia, yang didukung bonus demografi.
Adapun empat kunci sukses tersebut meliputi visi nasional yang konsisten lintas generasi, kemandirian nasional, pemerintahan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Dalam kesempatan itu, Bima Arya juga menyoroti aspirasi Gubernur Sumsel terkait perlunya payung hukum yang lebih luas bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan serta kejelasan sistem transfer pusat ke daerah.
Ia turut mengapresiasi sejumlah capaian positif Sumatera Selatan, seperti pengendalian inflasi yang baik serta angka stunting yang relatif rendah secara nasional.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Kepala Bappenas RI Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Tri Dewi Virgiyanti, perwakilan DPRD Sumsel M. Nasir, perwakilan Pangdam II/Sriwijaya Brigjen TNI Iwan Ma’ruf Zainuddin, perwakilan Kapolda Sumsel Kombes Pol Budi Suryanto, serta jajaran Forkopimda dan kepala daerah se-Sumatera Selatan.
