Palembang — Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sumatera Selatan mengambil langkah progresif dengan membentuk Kampung Rekonsiliasi Perdamaian (Re-Dam) di tiga kecamatan sekaligus, yakni Ilir Timur I, Sako, dan Kalidoni.
Program ini dirancang bukan sekadar sebagai agenda seremonial, melainkan gerakan nyata untuk merawat kerukunan dan menyelesaikan potensi konflik berbasis dialog di akar rumput.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Palembang, Ir. H. Akhmad Bastari, menegaskan bahwa keberagaman suku, agama, dan budaya di Palembang adalah aset berharga yang menuntut tanggung jawab bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, hingga warga.
”Perbedaan pandangan dalam kehidupan bermasyarakat adalah keniscayaan. Namun, perbedaan itu tidak boleh merusak persatuan. Kita harus mengedepankan dialog, musyawarah, dan penyelesaian secara damai agar persoalan tidak meluas menjadi konflik sosial,” ujar Akhmad Bastari saat menghadiri sosialisasi pembentukan Re-Dam, Senin (26/10).
Ia juga menyampaikan target ambisius sekaligus harapan agar program strategis ini dapat diperluas ke seluruh wilayah di Kota Palembang.
”Kami sangat mengharapkan agar Kampung Rekonsiliasi Perdamaian ini bisa dibentuk di 18 kecamatan dan 107 kelurahan yang ada. Mohon agar hal ini dapat diprioritaskan,” tambahnya.
Sebelum menyasar tiga kecamatan tersebut, rangkaian sosialisasi Re-Dam telah lebih dulu digelar di Kecamatan Alang-Alang Lebar pada 20 Oktober 2026 serta Kecamatan Seberang Ulu I pada 21 Oktober 2026.
Pemerintah kota optimis, partisipasi aktif masyarakat melalui pemahaman yang mendalam akan menjadi kunci keberhasilan pencegahan konflik sosial di tingkat lokal.
Sementara itu, perwakilan Kanwil KemenHAM Sumatera Selatan, Hendry Marulitua, S.H., M.H., menekankan bahwa efektivitas program Re-Dam sangat bergantung pada keterlibatan aktif berbagai elemen, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga kaum perempuan.
Sejalan dengan peringatan Hari Bhakti ke-52 Kementerian HAM RI, pihak KemenHAM mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai landasan perilaku sehari-hari.
”Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama merawat perdamaian, menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, dan menjadikan HAM sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari,” tutup Hendry.
Pemerintah berharap, inisiatif ini mampu menjadikan Palembang sebagai kota yang tidak hanya unggul dalam pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga kokoh dalam persatuan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta bermartabat dalam menyikapi setiap perbedaan.
