Palembang — Pemerintah pusat resmi membunyikan alarm dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 dengan mengaktifkan kembali Desk Koordinasi Nasional, menandai perubahan strategi dari respons ke pencegahan menyeluruh.
Langkah ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (MenkoPolkam) RI, Djamari Chaniago, saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Karhutla di halaman Griya Agung Palembang, Rabu (6/5/2026).
Djamari menekankan bahwa pengendalian karhutla tidak bisa lagi bersifat reaktif. Pemerintah kini mendorong pendekatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan tegas dengan fokus utama pada pencegahan sejak dini.
“Penanganan tidak boleh menunggu api membesar. Harus lebih dini, lebih cepat, dan terpadu lintas sektor,” tegasnya.
Apel siaga ini melibatkan sekitar 1.600 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, instansi pemerintah, dunia usaha hingga masyarakat peduli api. Kehadiran sejumlah pejabat tinggi negara memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi ancaman karhutla, termasuk Kepala BNPB Suharyanto dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat.
Pemerintah menetapkan Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai salah satu wilayah prioritas karena karakteristik lahannya yang rentan terbakar, terutama gambut dan lahan kering mineral, serta riwayat kebakaran berulang.
Meski data menunjukkan tren penurunan luas karhutla—dari 15 ribu hektare lebih pada 2024 menjadi sekitar 5.900 hektare pada 2025—pemerintah menilai kondisi tersebut belum aman.
Apalagi, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, musim kemarau tahun ini datang lebih awal sejak April dan akan mencapai puncaknya pada Agustus. Risiko semakin meningkat dengan potensi kemunculan fenomena El Niño pada Juli hingga September yang dapat memperparah kekeringan.
“Selain aparat, dunia usaha juga menjadi sorotan. Perusahaan pemegang konsesi kehutanan, perkebunan, dan pertambangan diminta memastikan kesiapan sarana pencegahan, termasuk patroli dan deteksi dini di wilayah operasional mereka,”kata dia.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menyoroti aspek yang kerap luput yakni perilaku manusia. Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 90 persen kasus karhutla disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Kesadaran masyarakat adalah kunci. Tanpa itu, semua upaya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Menurutnya, tren kesadaran masyarakat mulai membaik, namun edukasi harus terus digencarkan, terutama kepada petani dan pelaku usaha kecil agar tidak lagi menggunakan metode pembakaran.
“Reaktivasi Desk Karhutla Nasional menjadi salah satu instrumen utama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari pemantauan hotspot, pengendalian di lapangan, hingga penegakan hukum dan komunikasi publik,”kata dia.
