“Iya, memang sejak 1 Januari 2022, kita terpaksa menyetop operasional Transmusi. Karena tahun ini tidak dapat subsidi dari Pemkot Palembang,” ujar Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), Ahmad Nopan, Selasa (4/1/2022).
Nopan menjelaskan, pihaknya selaku pengelola Transmusi sudah mengajukan untuk subsidi Transmusi Rp 17 miliar.
“Dan setelah dievaluasi, disetujui di DPRD Palembang, oleh Komisi 2 Rp 12 miliar,” paparnya.
Namun, lanjut Nopan, ternyata anggaran tersebut tidak dianggarkan di Dinas Perhubungan Kota Palembang.
“Ya, anggarannya tidak termasuk di Dishub. Karena ini sarana transportasi jadi anggarannya masuk di Dishub,” jelasnya.
Transmusi ini, ujar Nopan, seharusnya mendapat subsidi dari Pemkot Palembang karena bersifat pelayanan untuk masyarakat.
Untuk itu, kata Nopan, pihaknya terpaksa memutus kontrak 60 orang karyawan kontrak.
“Untuk karyawan tetap dan calon pegawai tetap, itu dirumahkan dengan gaji dibayarkan 50 persen,” kata Nopan.
