PALEMBANG – Meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri untuk memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang akibat fenomena El Nino.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan percepatan datangnya El Nino menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko karhutla pada tahun ini. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus memperkuat strategi pencegahan agar kejadian kebakaran tidak sebesar pada periode El Nino sebelumnya.
“Biasanya El Nino datang dalam siklus sekitar empat tahunan. Namun tahun ini datang lebih cepat sehingga musim kemarau juga berlangsung lebih awal dan diperkirakan lebih lama. Karena itu Presiden mengumpulkan kementerian terkait untuk membahas langkah antisipasi,” kata Raja Juli di Banyuasin, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, hasil rapat tersebut menegaskan bahwa pengendalian karhutla menjadi salah satu prioritas nasional. Pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran agar upaya pencegahan dan penanganan di daerah rawan, termasuk Sumatera Selatan, dapat berjalan lebih optimal.
Raja Juli menyebut sejumlah wilayah di Sumsel, seperti Banyuasin dan Ogan Ilir, masih menjadi daerah yang harus mendapat perhatian karena kebakaran terus bermunculan selama musim kemarau.
“Untuk mempercepat penanganan, Kementerian Kehutanan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiagakan lima helikopter water bombing yang akan digunakan memadamkan kebakaran di berbagai titik rawan,”kata dia.
Selain dukungan udara, pemerintah juga mengandalkan personel darat yang terus disiagakan membantu proses pemadaman bersama pemerintah daerah, Manggala Agni, TNI, Polri, hingga masyarakat peduli api.
Namun, Raja Juli menegaskan keberhasilan pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah.
“Perusahaan yang mengelola lahan juga diminta bertanggung jawab dan tidak menggunakan metode pembakaran dalam pembukaan lahan,”kata dia.
Ia mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak ragu mengambil tindakan jika ditemukan perusahaan yang dengan sengaja membakar lahan demi menekan biaya operasional.
“Kalau ada perusahaan yang menggunakan cara murah dengan membakar lahan dan mengakibatkan karhutla, jangan segan-segan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Menurut Raja Juli, pengawasan terhadap aktivitas perusahaan menjadi salah satu aspek penting dalam menekan angka kebakaran selama musim kemarau.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan luasnya kawasan gambut di provinsi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian karhutla. Sumsel memiliki sekitar 1,4 juta hektare lahan gambut yang sangat rentan terbakar ketika memasuki musim kemarau.
“Pemerintah pusat dapat memperkuat pengawasan di kawasan hutan dengan menambah jumlah polisi hutan agar upaya perlindungan kawasan konservasi semakin optimal,”kata dia.
Herman Deru memastikan seluruh kepala daerah di Sumatera Selatan telah berkomitmen memperkuat langkah pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah masing-masing melalui kolaborasi lintas instansi.
“Penyebab kebakaran tidak hanya dipengaruhi faktor alam seperti kemarau panjang, tetapi juga aktivitas manusia. Oleh sebab itu, pengawasan dan penegakan hukum dinilai menjadi kunci untuk mencegah kebakaran terus meluas selama musim kemarau tahun ini,”kata dia.
